Thursday, 29 July 2010

hukum laut internasional


HUKUM LAUT INTERNASIONAL
1. Landas Kontinen
Landas Kontinen adalah wilayah laut dari suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritori sebatas landas kontinen yang merupakan wilayah kelanjutan dari daratan alamiah (hingga jarak 200 mil di ukur dari garis pangkal.
Cara Mengukur Landas Kontinen
1. Ditarik garis lurus mulai dari garis pangkal hingga 200mil kearah laut.
2. Untuk wlwilyah di atas 200 mil harus ditetapkan batasnya dengan cara menarik garis lurus tidak boleh lebih dari 60 mil.
3. Untuk negara yang brbatasn maka harus di tentukan batasnya dari tempat titik pangkal di mulai menarik garis dan di tentukan titik koordinatnya demi tercapainya penyelesaian yang adil sesuai dengan ketentuan.
4. Peta-peta koordinat tersebut harus di umumkan sebagaimana mestinya oleh negara pantai.
2. Hak Negara Pantai dan Negara Asing di Wilayah Landas Kontinen
Setiap negara memiliki hak-hak atas landasan kontinen. Hak negara- negar tersebut ialah sebagai berikut :
2.1. Hak Negara pantai :
1. Hak berdaulat dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam
Negara pantai memiliki hak untuk mengeksplorasi mauapun mengekploitasi kekayaan yang ada di laut maupun tanah di wilayah landas kontinen untuk kepentingan negara tersebut. Baik itu kekeyaan alam hayati berupa makhluk hidup seperti ikan, kerang, dan biota laut lainnya baik untuk kepentingan komersial maupun penelitian dan kekayaan non hayati seperti mineral, tambang minyak bumi, gas alam, batubara, nikel, tembaga, nikel, bauksit dan lain sebagainya. Semua dapat di manfaatkan untuk kepentingan negara pantai. Negara pantai adalah negara yang berdaulat penuh atas landas konitnen.
2. Memasang kabel dan pipa bawah laut
Semua negara pada dasarnya berhak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut dengan memperhatikan tidak ada yang di rugikan dari pemasangan tersebut. Dan sebagai negara berdaulat ats landas kontinen maka negara pantai memiliki hak untuk memasang pipa maupun kabel bawah laut dengan tidak menganggu aktifitas lainya di permukaan laut.
2.2. Hak negara asing atas landas kontinen
1. Hak melayari.
Setiap negara mempunyai hak untuk berlayar di atas landas kontinen asalkan tidak berada di landasan kontinen yang terletak wilayah laut teritori
2. Hak membuang sauh atau jangkar.
Setiap negara mempunyai hak untuk berhenti ( belabuh di tengah laut di daerah wiliyah landasan kontinen.
3. Hak memasang pipa dan kabel bawah laut.
Negara asing berahak melakukan pemasangan kabel maupun pipa bawah laut dengan ketentuan tidak mengganggu dan mendapat izin dari negara yang berdulat. Dan negara berdaulat tidak boleh mengahalangi pemasangan kabel dan pipa bawah laut oleh negara asing.
Pun demikian tiap negara yang melekukan kegiatan di daerah landas kontinen tidak boleh mengganggu akatifitas pelayaran maupun aktifitas laut lain di atas landasan kontinen.juga terkait pencemaran yang timbul akibat peasanga pipa, kabel serta eksplorsi dan eksploitasi semua pihak negara berkewajiban untuk merawat dan melestarikan kelangsungan kehidupan di wilayah landasan kontingen
3. Landas Kontinen (Perbandingan Konsep Unclos 1982 Dan Konvesi Jenewa 1958)
Cukup banyak persamaan pada UNCLOS 1982 dengan konvensi jenewa tahun 1958. Dan terdapat juga hal-hal yang telah di rubah atau berbeda. Namun subtansial perubahan juga berdampak besar pada pengertian dan sepertiapa landas kontinen suatu negara.
Perbedaan antara UNCLOS 1982 dengan terdapat pada luas wilayah teritorial. Menurut kedua pakta tersebut tentang sedimentasi lanjutan darai daratan memang masih di sepakati namun jelas jika dalam UNCLOS di katakan luas trbatas sampi daerah di titik 200 mil dari titik pangkal, maka dalam konvensi jenewa sampai pada daerah berkedalaman 200 meter dari titik pangkal dan ini masi bisa bertambah sampai pada daerah yang lebih dalam asal masih bisa di eksplorasi bahkan sampai pada daerah berkedalaman 500 meter lebih.
Beberapa persamaan yang ada dalam UNCLOS1982 dan konvensi jenewa 1982 meliputi status hukum dan hak-hak negara atas landas kontinen baik negara pantai maupn negara asing. Meskipun dari redaksinya ada yang berubah namun pada subtansialnya memiliki kesamaan penartaian tentang apa yang diatur oleh kedua pakta tersebut.
Meski ada perbedaan dari segi redaksi kata namun dapat di pastikan statushukum dari landas kontinen adalah tidak berpengaruh apaun pada lut dan udara diatasnya. Kedaulatan negara pantai hanya sebatas memanfaatkan sumber daya yang ada dibawahnya. Untuk kepentingan negara lain di atas laut di landas kontinen maka hak-hak tersebut tetap diajamin dan tidak ada alasan untuk menggangu hak tersebut.
Sedangakan terkait hak negara pantai dan hak negara asing juga dia atur dan cenderung ada persamaan dari segi subtansi hukum dari kedua pakta tersebut dimana hak-haknya itu tidak aa yang berubah. Menurut kedua pakta kedaulatan dari negara pantai atas landas kontinen adalah hak untuk meng eksplorasi dan meng eksploitasi kekayaan alam yang ada di bawah laut dan tanah yang ada di bawahnya. Serta memasang pipa dan kabel di bawah laut dengan memperhatikan keadan lingkungan tidak sampai menggangu aktifitas pelayaran dan eksloitasi eksplorasi. Jadi sama sekali tidak mengganggu hak-hak negara asing lainnya terkait hak dari negara asing itu sendiri diatas landas kontinen seperti hak berlayar, hak membuang sauh ataua melempar jangkar/ berlabuh di daerah landas kontinen suatu negara pantai adalah tidak boleh dilarang. Demikian jjuga tentang hak negara lain dalam hal pemasangan kabel dan pipa bawah laut sama oleh negara lain sama sekali tidak boleh dilarang oleh negara pantai. Dan pemasangan tetap harus memperhatikan kondisi lingkungan tidak sampai mengganggu pelayaran dan eksplorasi dan eksploitasi.
Sumberdaya yang di manfaatkan pun sama apa saja yang di atur di dalam unclos maupun konvensi jenewa 1958. Baik pemanfaatan sumberdaya alam hayati maupun non hayati. Yakni sumberdaya sedenter yangada di bawah laut dan tanah yang ada di bawahnya. Terkait ikan bergerak dan tidak bergerak ataupun menepel pada dasar laut. Mineral yang ada di dalam tanah di bawah alaut seperti timah, tembaga, bauksit, minyak bumi dan gas alam.
Referensi :
1. UNCLOS 1982
2. Uu no 19 tahun 1961 (isi UU ratifikasi dari konvensi jenewa 1958)

No comments:

Post a Comment