Sunday, 8 April 2012

Negara Yang Kuat Karena Pemimpin Dan Rakyat Yang Sinergis

Negara adalah sebuah organisasi. Negara memiliki pemimpin. Negara memiliki warga Negara. Negara memiliki wilayah teritorial. Negara memiliki hukum atau perundang-undangan. Negara memiliki kedaulatan penuh atas apa yang dimilikinya. Negara dengan sesama negara haruslah saling mengakui agar dia sah ada, baik secara fakta  (pengakuan secara de facto) dan pengakuan secara hukum (de yure) atau yuridis. Jika satu saja dari komponen diatas tidak dipenuhi maka itu bukanlah negara, melainkan wilayah kosong yang memiliki potensi untuk diperebutkan atau dijajah, diklaim milik negara  tertentu. Hal tersebut sah-sah saja terjadi karena negara berdaulat saja bisa direnggut kedaulatannya, seharusnya kedaulatan negara adalah hal yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.
Shang Yang dalam literatur China mengungkapkan negara haruslah kuat, dan untuk tujuan itu rakyat harus dilemahkan. Negara harus dapat mengatur dan memobilisasi rakyatnya untuk tujuan negara, untuk itu rakyat harus dibiarkan bodoh, miskin, dan melarat agar dapat diatur oleh negara. Pada dasarnya teori tersebut merupakan sebuah teori  yang lahir dari pendukung rezim otoriter. Rezim ini mementingkan kekuasaan diatas segalanya.
Kenyataan teori Shang tidaklah selamanya tepat. Realitas yang terjadi rakyat tidak ada yang mau terus dibodohi, dan akan lahir-orang-orang cerdas yang akan membuat perlawanan. Rakyat yang terus hidup dalam kemelaratan pada titik jenuhnya akan melawan. Fitrahnya manusia ingin keluar dari hidup melarat.
Teori Shang juga sejalan dengan pemikiran Machiaveli. Keduanya cenderung ingin negara kuat dengan rakyat yang lemah, dan menjalankan kekuasaan dengan militer. Keduanya sepertinya sepakat dengan kekuasaan adalah inti dari negara. Sebuah negara harus memiliki kekuasaan penuh dan memperluas kekuasaannya. Dengan begitu negara akan menjadi kuat.
Tidak Humanis
Negara yang bersikap demikian adalah sangat tidak humanis. Negara seharusnya menjadi pelindung bagi rakyatnya, bukan malah menjajah rakyatnya sendiri atas nama kepentingan negara. Sebuah negara yang berwibawa sanggup menjaga kedaulatannya atas negara lain, dan juga kedaulatas rakyat atasnya.
Negara yang kuat dengan sistem yang otoriter tidak akan bisa survive, karena akan selalu timbul perlawanan dari rakyat yang tertindas (people power).  Negara otoriter juga dapat dikatakan gagal menjaga kedaulatannya atas rakyatnya. Itu karena selain kewajiban, rakyat juga memiliki hak yang harus dipenuhi negara bahkan sebelum keringat rakyatnya kering. Sangat tidak pantas membebankan seluruh tanggung jawab yang mesti dipikul negara atas rakyat, sementara aparatur negara, pemimpinnya bersikap seperti penguasa yang menikmati hal tersebut.
Negara yang Kuat
Bagaimana seharusnya negara yang kuat, negara yang kuat adalah negara yang antara pemimpin dengan rakyatnya memiliki sikap yang sinergis. Pemimpin harus peka dengan penderitaan rakyatnya, harus tahu apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya, dan apa yang menjadi keinginan rakyatnya. Seorang pemimpin harus demokratis, mengakomodir semua pendapat baik dari kalangan mayoritas maupun kalangan minoritas. Demikian juga dengan rakyatnya, harus menjadi penyokong dari negara, menjalan keharusannya sebagai warga negara dan berpartisipasi dalam setiap agenda negara.
Pemimpin tidak boleh lemah, dan seorang yang lemah tidak layak memimpin. Pemimpin harus kuat, namun tidak dalam arti ia harus mampu melemahkan rakyatnya, melainkan pemimpin harus siap menanggung beban negara dan beban rakyatnya. Pemimpin yang baik mendengar kritik dan peringatan dari rakyatnya.
Demikian juga dengan rakyat hendaknya jangan hanya mau mejadi beban bagi negara, juga ikut meringankan beban negaranya. Rakyat yang baik harus menjadi yang menguatkan pemimpinnya ketika ia sedang lemah. Rakyat yang baik adalah yang berani berkata benar ketika pemimpinnya menjadi zhalim. Dengan demikian negara akan seimbang (balance).
Pemimpin yang lemah adalah berbeda dengan pemimpin dalam kondisi lemah. Pemimpin  yang lemah adalah bukan pemimpin. Seorang pemimpin adalah tempat bagi rakyatnya mengadu, pengayom bagi rakyatnya, pelindung bagi rakyatnya. Pemimpin adalah sosok yang mengajak rakyatnya menjalankan visi negara, menjaga hak-hak rakyat, menjalankan aturan hukum, pembuat kebijakan yang menjadikan rakyatnya mudah dan tertib.
Orang  lemah sejatinya bukan pemimpin. Seorang yang suka mengeluh, tidak bertanggung jawab, tidak memiliki wawasan kerakyatan, tidak memiliki akal dan memilah antara apa yang seharusnya dia lakukan selaku pimpinan. Seorang tidak boleh menampakkan kelemahannya, dan tidak pantas bagi seorang pemimpin memerintah dengan mengiba kepada orang lain. Selalu mencitrakan diri dalam kondisi sulit dan dizhalimi, mengadu kepada rakyat akan permasalahan pribadinya, tidak menyelesaikan urusan negara dengan baik dan tidak melandaskan kebijakan pada kebutuhan rakyat. Orang yang berkarakter seperti ini seharusnya tidak boleh memimpin.
Ada perbedaan yang mendasar, antara pemimpin dalam kondisi lemah, pemimpin yang dalam kondisi lemah sejatinya ia kuat, namun terkadang ia membutuhkan dukungan dari rakyatnya yang menguatkan, guna mengambil sebuah keputusan yang berat. Ini adalah kondisi dimana ia ragu mengambil keputusan karena adanya pertentangan antara kebutuhan serta keinginan rakyat, kebutuhan negara secara institusi dan keinginan pribadi. Kondisi seperti menuntut pertimbangan akal yang matang dan sering membuahkan kebimbangan pada diri seorang pimimpin, dan pada kondisi seperti inilah rakyat harus menyatakan dukungan atas pilihan sikap pemimpin. Disini rakyat berhak bersuara dengan menggunakan rasionalitas.
Mau tidak mau pemimpin, baik itu raja, presiden, perdana menteri, ratu, terlepas dari bagaimana sistem pemerintahanya dia juga seorang manusia. Seorang pemimpin dapat menjadi adil, demokratis, disenangi lawan maupun kawan, serta dicintai rakyatnya. Terlepas bagaimanapun cara dia meraih tampuk kepemimpinan, sikap dan tindakan yang diambil, serta prilaku ditunjukkan ketika dia memimpinlah yang akan menentukan, apakah dia dapat memimpin Negara dengan baik atau tidak.
Seorang pemimpin negara dalam bentuk apapun dia tidak boleh tergiring dalam isu, atau keinginan orang-orang di sekelilingnya. Seorang presiden tidak boleh goyah pendiriannya terhadap kepentingan rakyatnya, meski ada perbedaan sikap yang didasari kepentingan dengan orang-orang di sekelilingnya, baik itu partai pengusungnya, ataupun keluarganya, demikian juga raja, ratu, perdana menteri, bahkan seorang junta militer sekalipun. Hal ini karena tidak tertutup kemungkinan orang disekelilingnya itu mengambil sikap berdasarkan nafsu dan kepentingan pribadi. Demikian juga seorang pemimpin tidak boleh terjerumus dalam keinginan atau ambisi pribadinya, melainkan harus memiliki pertimbangan yang matang secara akal, siasat yang tepat serta ketegasan. Sangat berbahaya jika seorang pemimpin plin-plan serta terbawa arus serta opini yang berkembang. Seorang pemimpin haruslah memiliki sikap yang didasari pada kepentingan negara dan rakyatnya. Jika tidak, maka mustahil negara yang kuat dengan rakyatnya yang makmur akan terbentuk.
Realitas Negara Indonesia
Indonesia tercatat sebagai negara paling demokratis, serta memiliki biaya demokrasi termahal. Biaya yang penulis ingin menyebutnya sebagai tumbal politik. Indonesia adalah dengan dengan pertarungan kepentingan yang riil. Indonesia adalah dengan contoh negara kompleks dengan prestasi dan wanprestasi. Pergolakan politik indoensia tidak pernah lepas dari pergolakan sosial.
Indonesia saat ini adalah contoh negara yang gagal keluar dari transisi kepemimpinan, setelah keluar dari sebuah rezim yang otoriter. Indonesia pernah mengalamai apa yang dikemukakan Machiaveli maupun Shang dalam teori mereka. Indonesia pernah kuat dengan penguasa yang otoriter, namun berakhir dengan penderitaan rakyat yang berbuah perlawanan (reformasi).
Pada era reformasi yang demokratis, negara Indonesia masih belum menemukan pemimpin yang ideal. Belum ada pemimpin yang kuat serta memiliki ketegasan. Indonesia belum memiliki pemimpin kreatif yang bisa mengeluarkan rakyat dari kemiskinan dan penderitaan. Sekitar 29,89 juta orang (12,36 persen) penduduk Indonesia masih dikategorikan miskin(data BPS), dengan kriteria pendapatan perhari 7.000 Rupiah (dibawah 1 USD perhari). Sedangkan jika merujuk batas 2 USD perhari maka 100 juta rakyat Indonesia masih miskin (PBB). Dalam catatan 7.000 Rupiah perhari adalah angka yang sangat kecil, bahkan BBM saja harganya 4.500/liter.
Indonesia memang masih menyisakan banyak persoalan bagi rakyatnya, masalah korupsi tidak kunjung selesai. Korupsi sudah sangat kronis dan mengakar dalam urusan negara  Indonesia. Bahkan hukumpun dikesampingkan, mafia bermain dan mengubah aturan hukum sesukanya guna menyelamatkan diri. Belum lagi masalah mafia pajak dan tunggakan pajak. Untuk pajak perusahaan migas saja tahun 2010 tercatat tunggakan pajak sektor migas hingga 583 juta USD, dan pemerintah masih mencari berbagai alasan menaikkan harga BBM ke angka 6.000 Rupiah. Upaya itu tidak lebih dari pembebanan terhadap masyarakat akan sebuah beban yang seharusnya ditanggung negara, terlebih dengan pendapatan penduduk Indonesia mayoritas sekarang, tentu  tidak akan sanggup menanggung beban tersebut.
Solusi Kepemimpinan
Indonesia memerlukan pemimpin berkarakter, hingga mampu keluar dari masa transisi kepemimpinan yang penuh krisis. Indonesia memerlukan pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat, dan dapat memilah kepentingan negara dengan ambisi belaka dari pribadinya, atau partai pengusungnya. Seorang presiden tidak harus takut dengan partai pengusungnya, hingga dalam mengakomodir kepentingan partai, dia rela mengorbankan kepentingan rakyat.
Penulis sangat yakin jika Presiden Indonesia memiliki karakter yang tegas, cerdas, kreatif, tidak bisa ditunggangi, serta mengeluarkan kebijakan yang tidak membebani rakyat banyak, dan memiliki ide untuk keluar dari krisis negara maka ia akan didukung dan dicintai rakyatnya. Jikapun presiden dilemahkan oleh tekanan partai politik disampingnya, rakyat pasti akan turun kejalan untuk membela presidennya yang dikhianati oleh wakil rakyat. Namun dengan karakter kepemimpinan yang sekarang, Indonesia masih jauh dari negara yang antara rakyat dan pemimpinnya bisa sinergis, dan saling mendukung. Itu hanya akan menjadi impian atau utopia belaka, jika pemimpin berkarakter belum bisa kita temukan.