Tuesday, 23 May 2017

Sastra : Kutipan Puisi Panglima TNI

Berikut puisi lengkap *'Tapi Bukan Kami Punya'* yang dibacakan Jenderal Gatot di Rapimnas Golkar di Balikpapan 22/5/2017
_Sungguh Jaka tak mengerti_
_Mengapa ia dipanggil polisi_
_Ia datang sejak pagi_
_Katanya akan diinterogasi_
_Dilihatnya Garuda Pancasila_
_Tertempel di dinding dengan gagah_
_Terpana dan terdiam si Jaka_
_Dari mata burung garuda_
_Ia melihat dirinya_
_Dari dada burung garuda_
_Ia melihat desa_
_Dari kaki burung garuda_
_Ia melihat kota_
_Dari kepala burung garuda_
_Ia melihat Indonesia_
_Lihatlah hidup di desa_
_Sangat subur tanahnya_
_Sangat luas sawahnya_
_TAPI BUKAN KAMI PUNYA_
_Lihat padi menguning_
_Menghiasi bumi sekeliling_
_Desa yang kaya raya_
_TAPI BUKAN KAMI PUNYA_
_Lihatlah hidup di kota_
_Pasar swalayan tertata_
_Ramai pasarnya_
_TAPI BUKAN KAMI PUNYA_
_Lihatlah aneka barang_
_Dijual belikan orang_
_Oh makmurnya_
_TAPI BUKAN KAMI PUNYA_
_Jaka terus terpana_
_Entah mengapa_
_Menetes air mata_
_Air mata itu IA YANG PUNYA_
-000-
_Masuklah petinggi polisi_
_Siapkan lakukan interogasi_
_Kok Jaka menangis?_
_Padahal ia tidak bengis?_
_Jaka pemimpin demonstran_
_Aksinya picu kerusuhan_
_Harus didalami lagi dan lagi_
_Apakah ia bagian konspirasi?_
_Apakah ini awal dari makar?_
_Jangan sampai aksi membesar?_
_Mengapa pula isu agama_
_Dijadikan isu bersama?_
_Mengapa pula ulama?_
_Menjadi inspirasi mereka?_
_Dua jam lamanya_
_Jaka diwawancara_
_Kini terpana pak polisi_
_Direnungkannya lagi dan lagi_
_Terngiang ucapan Jaka_
_Kami tak punya sawah_
_Hanya punya kata_
_Kami tak punya senjata_
_Hanya punya suara_
_Kami tak tamat SMA_
_Hanya mengerti agama_
_Tak kenal kami penguasa_
_Hanya kenal para ulama_
_Kami tak mengerti_
_Apa sesungguhnya terjadi_
_Desa semakin kaya_
_Tapi semakin banyak saja_
_Yang BUKAN KAMI PUNYA_
_Kami hanya kerja_
_Tapi mengapa semakin susah?_
_Kami tak boleh diam_
_Kami harus melawan_
_Bukan untuk kami_
_Tapi untuk anak anak kami_
-000-
_Pulanglah itu si Jaka_
_Interogasi cukup sudah_
_Kini petinggi polisi sendiri_
_Di hatinya ada yang sepi_
_Dilihatnya itu burung garuda_
_Menempel di dinding dengan gagah_
_Dilihatnya sila ke lima_
_Keadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia_
_Kini menangis itu polisi_
_Cegugukan tiada henti_
_Dari mulut burung garuda_
_Terdengar merdu suara_
_Lagu Leo kristi yang indah_
_Salam dari Desa_
_Terdengar nada:_
_"Katakan padanya padi telah kembang_
_Tapi BUKAN KAMI PUNYA"_

Thursday, 18 May 2017

Hukum : Arti Penting Pasal 156 dan 156a KUHP

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan sesuatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara” (pasal 156 KUHP)

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 165a KUHP)”.

kutipan diatas adalah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang belakangan minta dihapuskan. Hal tersebut merupakan efek dari dijeratnya Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Tidak hanya dari dalam negeri, dari luar negeri terdapat pemberitaan mengenai permintaaan revisi pasal penodaan agama.

Dalam berita kompas.com (Mei/10) lembaga seperti Amnesti Internasional dan Dewan HAM PBB bereaksi terkait dihukumnya Ahok dengan menggunakan pasal tentang penistaan agama. Mereka menuntut revisi pasal 165 dan 165a KUHP karena tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang toleran dan pluralis. Banyak pihak yang beranggapan bahwa sekaranglah momentum penghapusan kedua pasal ini.

Tidak dapat dibenarkan

Penghapusan pasal tentang penodaan atau penistaan terhadap agama tidak dapat dibenarkan. Karena kejahatan serupa dapat menimbulkan kejahatan lainnya. Efek akan berantai dari orang yang merasa dirugikan, atau terhina agamanya. Ketika tidak ada jalan mendapatkan keadilan, maka akan muncul tindakan hakim sendiri yang akan bertentangan dengan pasal lain dalam KUHP. Hal tersebut akan bertentangan dengan tujuan hukum.

(Van Apeldorn :1958) tujuan dari hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dari pihak-pihak yang merugikan.

Kerugian, sakit hati, terhina yang dirasakan oleh golongan tertentu karena tindakan golongan lain tidak dapat dibiarkan. Konflik horizontal antar suku, ras, penganut agama tidak dapat dihindarkan ketika salah satu menistakan atau menodai satu sama lain.

Harus ada hukum yang absolute untuk menghentikan terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu keberadaan pasal 156 dan 156a sangat krusial dalam menjaga dan menghindarkan orang-orang dari potensi terpecah belah.

Benteng Persatuan dan Kesatuan

Pasal 165 dan 165a KUHP merupakan langkah preventif terhadap potensi hancurnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya aturan yang meberikan sanksi secara langsung pada tingkat individu akan mencegah segala tindakan atau upaya provokatif yang dapat merusak hubungan antar golongan dalam masyarakat. 

Potensi konflik besar dapat langsung dimatikan pada akar masalah.
Saling ejek, penghinaan, penistaan serta tindakan penodaan terhadap orang atau golongan adalah awal dari permusuhan. Pada kasus antar golongan maka konflik besar akan terjadi jika tidak mampu dipadamkan ketika belum membesar.
Pasal 165 dan 165a KUHP langsung menjerat individu yang melakukan penistaan terhadap agama. Akar masalah langsung bisa diselesaikan, dan pihak yang terganggu mendapatkan keadilan.

Bangsa Indonesia khususnya harus berterimakasih kepada keberadaan kedua pasal tersebut dalam hukum positif yang berlaku. Karena Indonesia adalah negara yang berlandaskan agama bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini akan menjaga sila pertama dari Pancasila yang menjadi falsafah hidup bangsa.

Penghilangan pasal ini akan menyebabkan melemahnya pancasila, karena provokasi terhadap nilai agama dan ketuhanan sangat rentan menimbulkan konflik. Hal ini akan menyebab orang terarah kepada pemikiran tanpa agama untuk menghindari konflik. Tentu saja ateisme bertentangan dengan nilai luhur yang telah lama hidup dan diyakini secara luas di Indonesia.

Perbedaan karakter Hukum Indonesia dengan DUHAM.

Kita perlu ingat bahwa Hukum bertujuan melindungi kepentingan orang atau masyarakat (Jeremy Bentham). Kepentingan umum (masyarakat) selalu lebih besar dari pada kepentingan pribadi (Individual) sehingga tidak dapat terjadi pemaksaan kehendak individu yang bisa merusak perdamaian ditengah masyarakat. Demikian juga masyarakat umun tidak dapat mengganggu berkaitan dengan hak individu seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berbeda dengan karakter dari DUHAM yang mengedepankan hak individu, bahkan sampai pada mengorbankan kepentingan umum. Hal ini sangat tidak cocok dengan nilai yang ada di Indonesia. Dalam kultur masyarakat, kita terbiasa dengan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum. Segala sikap atau prilaku yang terkesan sebagai bentuk egoisme dan tidak menghargai orang lain tidak dapat dibenarkan.

Oleh karena itu kebebasan yang liar tanpa ada hukum yang membatasi tidak cocok dengan gaya hidup bangsa Indonesia yang mejemuk.
Meski Indonesia menjadi negara yang meratifikasi DUHAM, namun tidak bisa semua ditelan mentah-mentah tanpa memperhatikan efek kebaikan atau potensi kejahatan yang muncul dalam masyarakat.
Termasuk dengan adanya pasal 156 dan 156a yang dianggap bertentangan dengan HAM pada asas kebebasan berpendapat. Jika dicermati mencela, mengejek, menghina, menodai bukanlah kebebasan berpendapat yang konstruktif, melainkan hasrat atau nafsu yang bersifat destruktif.

Usulan penghapusan pasal penistaan dan penodaan terhadap agama jelas ide prematur yang terlalu dipaksakan. Hanya berdasarkan keinginan bebas tanpa batas, tanpa memperhatikan akibat dari dari penghilangan pasal ini dimasa akan datang.
Penilaian dari satu sisi yang tidak sempurna menyebabkan penghapusan ini harus ditolah demi perdamaian dan ketentraman yang ingin diwujudkan dengan adanya tata hukum.

Pancasila adalah pengejawantahan terhadap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Sebuah intisari dari berbagai nilai konstruktif yang ada dalam masyarakatnya. Konstituante menjaring aspirasi ini berdasarkan aspek nilai dan norma yang telah mengakar. Sebuah pemikiran yang lebih murni dan tepat untuk Indonesia daripada nilai yang terkandung dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, seandainya KUHP yang berlaku positif hendak diganti dengan rancangan baru yang lebih sempurna, maka pasal tentang penistaan dan penodaan terhadap berbagai golongan yang hidup di wilayah hukum NKRI harus tetap dimasukkan. Karena ia adalah ruh yang berfungsi menjaga kebhinnekaan agar tetap tunggal ika.

*Agus Fajri, Pengurus Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Aceh

Tuesday, 16 May 2017

Opini : Pengurangan Jumlah Hutan Lindung sama dengan melegalkan ilegal loging

Cukup menakjubkan, rekomendasi dari legislative Aceh mengenai pengurangan  jumlah hutan lindung di Aceh. Bahkan angkanya mendekati  50 persen. Yakni dengan hanya menyisakan 52 persen hutan lindung. Setidaknya itu yang dikatakan Adnan Beuransyah mengenai Qanun RT-RW yang sedang digodok oleh DPR Aceh. Ini adalah upaya legalisasi terhadap pengrusakan lingkungan Hidup.

Jika pak Adnan berbicara tentang pemfokusan pelindungan hutan tanpa memikirkan warga menjadikan seolah kita lebih mementingkan satwa dari pada manusia adalah salah. Jika ingin memperhatikan manusia hutan harus dijaga. Pemanfaatan hutan tepat guna lebih efektif dibandingkan dengan menambah kuota hutan yang harus dirambah.

Bohong besar memperhatikan lingkungan dengan alasan menciptakan hutan produksi yang lebih seimbang, jika luas hutan yang dieksploitasi bertambah. Ini akan menjadi musibah besar di kemudian hari.

Rangkaian Musibah

Pernahkah kita bertanya pada diri kita, tentang musibah yang kerap menimpa Aceh. Lalu adakah kita mencoba lebih cermat musibah apa yang paling sering melanda Aceh tercinta setelah gempa, dan paling dahsyat setelah tsunami.

Benar Aceh tidak luput dari musibah beruntun. Musibah demi musibah telah meluluh-lantakkan segi kehidupan dan perekonomian masyarakat Aceh. Tanah longsor, Banjir, Kebakaran, dan sederet musibah lainnya bergiliran dialami masyarakat Aceh.

Diantara semua musibah ada dua musibah yang kerap dirasa masyarakat Aceh dalam kurun waktu  empat tahun terakhir. Pertama adalah musibah banjir, yang kedua tanah longsor.

Banjir adalah musibah yang paling sering terjadi di Aceh belakangan. Banjir di Tangse sudah dua kali dalam kurun waktu dua tahun. Banjir Aceh Tenggara juga sudah terjadi lebih dari dua kali dalam tiga tahun terakhir.

Lalu banjir di Aceh Utara beberapa waktu lalu. Aceh Besar juga tidak luput dari banjir. Lalu daerah Langsa dan Aceh Timur, siapa yang lupa bagaimana banjir melanda daerah tersebut.

Di Aceh Jaya berkali-kali penyeberangan rakit dan jalur tidak menggunakan rakit putus total hingga berhari-hari karena banjir.  Hal tersebut masih dirasa hingga akhir 2010 dimana jembatan belum selesai dan masyarakat masih bergantung pada rakit. Sungguh banjir telah menyusahkan masyarakat.

Kemudian tanah longsor. Berkali-kali transportasi putus dikarenakan tanah longsor. Hal ini kerap melanda daerah jalur tengah. Sebut saja jalur Takengon-Bireuen, jalur Aceh Tengah-Gayo Lues, jalur Blang Kejeren-Kutacane, dan jalur menujur Tangse-Geumpang. Daerah tersebut merupakan jalur yang rawan longsor, kerap putus dan sangat membahayakan pengguna lalu-lintas di daerah tersebut. Terutama saat musim hujan tiba.

Akar masalah

Banjir dan longsor adalah musibah musiman. Saat hujan terjadi dengan intensitas tertentu, bisa memicu terjadinya banjir dan longsor.

Tentu saja hujan bukanlah penyebab banjir dan longsor itu sendiri. Karena intensitas hujan biasa sesuai dengan karakter wilayah. Seperti hujan tropis, atau hujan di daerah safana dan stepa. Perbendaan jenis hujan ini dikarenakan iklim. Jadi tidak tepat menyalahkan hujan.

Yang menjadi akar masalah dari tanah longsor dan banjir adalah kesiapan lingkungan. Kemampuan lingkungan menampung air, serta daya tahan tanah atau batuan dari rekahan akibat kikisan air hujan.

Banjir dan longsor akan terjadi jika lingkungan tidak lagi dapat mendukung  segala beban yang ada. Pada kasus longsor dan banjir, maka air tidak mampu dikuasai oleh lingkungan yang ada.

Daya tahan lingkungan terhadap tekanan dan kerusakan adalah bentuk alami dari sistem pertahanan lingkungan. Hal yang sering disebut dengan daya lenting lingkungan ini adalah hal yang terbentuk alamiah berdasarkan wilayah, iklim, curah hujan dan hutan, dan faktor  lainnya yang mempengaruhi.

Segala faktor tersebut telah tersusun rapi dan harmonis. Dengan begitu pada dasarnya lingkugan sudah siap dengan segala kemungkinan.

Lebih tepatnya kita katakan musibah terjadi karena lingkungan kehilangan sistem  pertahanannya. Kehilangan daya lenting yang menjadikan alam tetap bisa bertahan atau survive.  Alam tidak akan pernah rusak dengan sendirinya. Alam rusak dikarenakan adanya intervensi dari luar.

Ada yang mengganggu keseimbangan yang ada. Hal tersebutlah yang menjadikan musibah datang. Yakni ada yang berbuat kerusakan dimuka bumi.

Tindakan salah

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisa terhadap dampak lingkungan hidup adalah jangan merusak lingkungan. Oleh karenanya dalam hukumpun sebelum diberi izin atau keputusan terhadap suatau perkara yang berhubungan  dengan Alam maka wajib memiliki AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).

Sebelum sebuah perusahaan diizinkan beroperasi, lahan baru dibuka maka semua wajib memiliki AMDAL. Jika tidak maka izin tidak dapat diberikan oleh pejabat berwenang.

Pengurangan hutan sampai mendekati angka 50 persen sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup. Keberadaan hutan yang hanya lima puluh persen dapat diartikan lingkungan telah rusak. Ditambah lagi dengan kenyataan hutan Aceh yang memang sudah rusak parah dikarenakan illegal logging. Dan kebijakan 75 persen yang dibuat mantan Gubernur Irwandi Yusuf tidak menyelematkan lingkungan hidup.

Upaya me-regulasi kebijakan tentang pengurangan luas wilayah hutan lindung adalah kebijakan yang tidak masuk akal. Salah jika dikatakan kebijakan itu dikerenakan lebih memikirkan kehidupan manusia daripada marga satwa. Karena kenyataaanya manusia tidak dapat bertahan sendiri. Kerusakan hutan yang sudah ada juga telah menyebabkan manusia sendiri yang menderita.

Maraknya illegal logging memang bukan lagi rahasia. Yang menjadi kabar burung dan sekaligus rahasia umum adalah adanya backup, atau illegal longing yang mendapat backing dari oknum pejabat.

Khawatir jika upaya pengurangan jumlah hutan lindung ini menjadi sarana legalisasi terhadap Ilegal loging yang telah merusak alam Aceh. Kita khawatir pejabat dibutakan matanya oleh uang yang dihasilkan dari penebangan hutan. Padahal dana yang mengalir ke Aceh sudah cukup banyak.

Bagaimanapun ceritanya hutan dan lingkungan yang lestari adalah wujud kepedulian sebenarnya terhadap kelangungan hidup manusia. Karena terbukti berkurangnya hutan telah menyebabkan kabupaten dan kota di Aceh kebanjiran, longsor hingga menyebabkan masyarakatnya menderita.

Kita berharap pemerintahan Aceh benar-benar open mind and eyes untuk permasalahan ini. Jangan menggunakan alibi politik dan kekuasaan untuk berbuat kerusakan. Sudah cukup penderitaan masyarakat Aceh karena musibah. Wallahualam.

Mengomentari Insiden Pemukulan di UNSYIAH

Anarkisme sepertinya masih menjadi jawaban atas problematika mahasiswa Unsyiah. Sepertinya memang ini kelasnya, sehingga pemukulan masih terjadi di kalangan mahasiswa. Terlalu banyak kepentingan dan seperti terlalu rumit masalah mereka, sehingga emosi menjadi tidak terjaga. Hilanglah akal, hikmah dan ilmu.

Sedih saya mendengar cerita seorang mahasiswi Fakultas Hukum Raudiah namanya. Ada tangan kuat mahasiswa unsyiah yang berani melayangkan pukulannya ke arah perempuan. Lalu masih ada nama lain seperti Miftah, Dewi yang juga tak luput dari perlakuan kasar para pria Unsyiah yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Unsyiah (DPMU).

Sungguh mereka mahasiwa sejati. Lelaki perkasa dan pilihan mahasiswa untuk mejadi perwakilan mereka di tingkat Fakultas dan Universitas. Tidak semua lelaki berani seperti mereka, memukul perempuan. Karena yang lain masih memiliki secuil rasa malu. Karena akhlak mereka memberitahukan agar melindungi perempuan.

Pemimpin adalah cerminan rakyatnya, maka dikampus mereka cerminan mahasiswanya. Mereka adalah cerminan dari konstituen mereka. kecenderungan memilih selalu yang sekufu, secara style dan pemikiran. Maka tak heran jika kampus hasilnya melahirkan tokoh yang tidak bisa mengurus Aceh. Karena kampus adalah laboratorium, maka kondisi kampus hari ini adalah gambaran Aceh sepuluh tahun yang akan datang.

Kita dapat melihat bukti bahwa aktifis pada masa sepuluh hingga lalu minimal, pada tahun ini telah memegang peranan penting di Pemerintahan Aceh. Bukan hal mustahil sepuluh tahun lagi adalah wajah-wajah tukang pukul Unsyiah ini yang akan mulai memegang peranan di Aceh. Dengan begitu, saya mulai bekesimpulan tidak ada harapan untuk Aceh dari Unsyiah. Karena yang akan menjadi politisi dan memegang perintah adalah mereka yang aktif bersaing di labolatorium kampus.

Mereka para tukang pukul adalah kriminal. Pemukulan adalah tindakan yang menyakiti dan menganiaya. Ini adalah tindakan pidana yang seharusnya dilaporkan kepada kepolisian. Apa lagi dilakukan secara bersama-sama seperti pengeroyokan. Maka tindakan ini menandakan mereka adalah pelaku pidana yang tidak layak menjadi perwakilan mahasiswa. Keberadaannya hanya menambah rentetan cerita buruk bagi sejarah dan keberadaan Dewan Perwakilan Mahasiswa.

Saya malah berfikir, bagaimana pelajaran akidah akhlak, dan sense moral dari pendidikan kewarga-negaraan harus ditanam lagi secara mendalam ke kepala mereka. Dengan demikian, mereka bisa belajar bagaimana memperlakukan perempuan. Apakah ini tanggung jawab semua dosen, rektor, dekan, biro akademik, MKU, atau UP3AI. Jelasnya apa yag sudah di Ajarkan sepertinya belum cukup untuk  mencerdaskan para politisi kampus ini.

Entah sampai kapan tradisi barbarisme ini terus dipertahankan. Warisan budaya masa lalu yang tidak berguna. Jika semua diselesaikan dengan mekanisme serangan fisik, maka apa beda antara prilaku manusia yang beradab dengan prilaku ala hewan non politik lainnya. Tentunya kita sudah tidak boleh lagi menyelesaikan forum berpengetahuan dan terhormat dengan prilaku yang demikian.

Semoga para pelaku instrospeksi diri dan meminta maaf, lalu menyelesaikan forum musyawarah dengan bermusyawarah. Atau para korban juga jangan tinggal diam diperlakukan seperti itu. Pidanakan saja mereka, agar jadi pelajaran. Mereka itu mahasiswa, seharusnya bertindaklah selayaknya mahasiswa.

Berita : PAHAM Indonesia Cabang Aceh dan BEM FH UNMUHA lakukan diskusi hukum

PAHAM Aceh berkerja sama dengan BEM FH Universitas Muhammdiyah Aceh mengadakan DIKTUM. Acara tersebut merupakan tempat untuk mahasiswa mendiskusikan berbagai macam polemik hukum. DIKTUM merupakan akronim dari Diskusi Konsultatif Topik Hukum.

Menyikapi Mahkamah Konstitusi (MK) yang- menetapkan Putusan No 137/PUU-XIII/2015 terkait penghapusan norma wewenang pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri.

Kami coba mengupas sejauh mana putusan tersebut mengikat. Karena selama ini banyak yang salah menafsirkan jangkauan putusan MK tersebut. Ada yang berfikir semua tingkat pemerintahan berlaku putusan tersebut, nah dalam DIKTUM ini kita coba mengupas putusan tersebut; penjelasan Basri Effendi, S.H, M.H, M.Kn.

Hadir sebagai pembicara bapak H. M Daud Yusuf, S.H, M.H. Dosen FH Unmuha dan pernah menjabat Wakil Rektor Satu Universitas Muhammdiyah Aceh. Pembicara kedua bapak Irwansyah, S.T selaku anggota DPRK Banda Aceh Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan. Bertindak sebagai moderator ketua BEM FH Unmuha Hamdani.

Menurut Pak Daud Yusuf, seharusnya mendagri memang tidak boleh membatalkan Perda. Karena proses pembentukan Perda sama dengan Undang-undang. Dikerjakan bersama antara eksekutif dan legislative. Seharusnya Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berhak mengadili Perda atau qanun.

Sedangkan Irwansyah menyebutnya, kewenangan membatalkan Perda bagi eksekutif itu merupakan kekuasaan yang terlalu besar bagi mendagri. Tidak mungkin kebutuhan akan Peraturan atas kemajemukan bangsa Indonesia.

Sementara itu, dalam sambutannya ketua PAHAM Indonesia Cabang Aceh mengatakan sangat ingin untuk budaya diskusi hukum dikalangan mahasiswa terjadi tidal hanya bagi mahasiswa fakultas hukum saja. Karena semua orang itu harus mengerti hukum.

Wakil dekan 3 FH Unmuha bapak M. Heikal Daudy, S.H, M.H saat membuka diskusi menharapka diskusi hukum menjadi tradisi akademis bagi mahasiswa. Ngobrol soal hukum harus dibudayakan dimana saja agar semua orang melek Hukum.

Monday, 1 May 2017

Kemanusiaan : Breuh Si Cupak Untuk Somalia

Panas dan kekeringan melanda Somalia. Tak kurang dari seribu orang meninggal dunia setiap harinya dikarenakan kelaparan. Setelah menahan setiap lapar dan haus yang mungkin telah membunuh nafsu mereka sebelumnya.

Bencana Somalia sudah sepatutnya jadi perhatian internasional. Hanya saja beritanya tak semarak berita pilkada Jakarta. Atau tak secepat tanggapan aktifis HAM negeri sama dicambuknya dua makhluk pelanggar hukum terburuk dan menjijikkan yang ditangkap di Darussalam.

Kadang saya terfikir, ada orang yang bisa membiarkan orang kelaparan, seolah it bukan hak yang asasi. Malah mereka lebih memilih membela para pelanggar hukum, ketimbang membangun solidaritas.

Kembali ke bencana yang menimpa Somalia. In cobaan buat dunia, cobaan buat semua manusia. Saya fikir dunia berdosa jika mengabaikan mereka. Mereka dicoba dengan lapar dan haus, kita dicoba dengan batas rasa sosial dan kemanusiaan.

Akan menjadi bencana besar atas moralitas dan solidaritas jika kita diam. Diam kita untuk Somalia, sama dengan membiarkan mereka mati. Membiarkan orang lain mati karena lalainya kita adalah kriminal. Kita pembunuh.

Sekarang banyak lembaga kemanusiaan mulai menggalang rasa kemanusiaan kita. Menyentuh hati kaya yang siap menderma. Tidak perlu banyak, sicupak saja. Sicupak it sama dengan sepuluh ribu.

Tidak akan kita lapar dan mati hanya karena menahan sekali makan nasi bungkus yang harganya melebihi sicupak beras. Atau sama seperti dua galon air RO yang harganya serious satu galon. Bisa juga kita samakan dengan dua botol air mineral ukuran besar.

Tidak sulit untuk membantu. Hanya saja kita may atau tidak. Kits bisa berkampanye, mengajak banyak orang menyisihkan sedikit beras untuk saudara kita. Menngalang bantuan secara individual, untik sama-sama menyerahkan ke lembaga yang kompatible untuk menyalurkan bantuan kita.

Sebut saja lembaga seperti KRC (Korps Reaksi Cepat) KAMMI, ACT (Aksi Cepat , PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat). Untuk Informasi soal mereka dan programnya silahkan di googling aja. Yuk kita bantu. Kalau kita bantu orang, yakin orang akan bantu kita, tsunami buktinya. Nah, lebih mulia lagi Allah bantu kita.

Sungguh Allah akan membantu siapa saja yang may membantu meringankan permasalahan saudaranya.